BAB I
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Pengertian
Sistem
Sistem merupakan suatu organisasi besar
yang menjalin berbagai subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam
suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa
masyarakat, untuk suatu sistem sosial, makhluk hidup dan benda alam, untuk
suatu sistem kehidupan atau sistem lingkungan, barang atau alat, untuk suatu
peralatan, data, atau kumpulan fakta, untuk suatu sistem informasi atau bahkan
kombinasi dari subjek-objek tersebut.
Keserasian hubungan antar subjek termasuk syarat sebuah
sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Keserasian itulah yang dijadikan
petunjuk dapat dijalankan sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan oleh
sistemnya. Guna membentuk dan memelihara keserasian tersebut perlu ada kaidah
atau norma yang harus dipatuhi oleh subjek yang ada dalam bekerja dan
berhubungan satu sama lain. Kaidah atau norma bisa berupa aturan atau peraturan
yang tertulis maupun tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan
satu sama lain.
Menurut Henry Prat Fairchild dan Eric
Kohler, Sistem adalah sebuah rangkaian
yang saling kait mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang
paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain
juga ikut merasakan ketergangguan tersebut.
Sistem
Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur
serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure
manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat
kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat
kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun
informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian
serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.
Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku,
dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan
dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem
ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem
kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan
bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah
Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.
Sedangkan Pengertian Sistem Politik menurut Robert dahl, Sistem politik
merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu
yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.
Benang
merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
1)
Liberalisme
(liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
2)
Demokrasi
(demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan
(cara pemerintah).
3)
Egalitarianism
(egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan
kenegaraan.
4)
Desentralisme
(desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur
birokrasi.
5)
Kapitalisme
(kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.
6)
Mekanisme
Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.
Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat
dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan
beberapa sudut tinjauan, yakni :
a)
Sistem
pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
b)
Keleluasaan
masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan
atas prestasi kerjanya.
c)
Kadar
peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan
bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Kapitalisme
dan Sosialisme
Sistem ekonomi kapitalisme mengakui
pemilikan individual atas sumber daya, sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi
dan terdapat keleluasaan bagi orang perorangan dalam memiliki sumberdaya.
Kompetisi antarindividu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antarbadan
usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai. Tidak adanya kekangan atau
batasan bagi orang perorang dalam menerima imbalan atas perstasi kerjanya.
Prinsip keadilan yang dianut “setiap orang menerima imbalan berdasarkan
prestasi kerjanya”. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah sebagai
“pengamat” dan “pelindung” perekonomian.
Sistem ekonomi sosialisme adalah
sebaliknya. Sumber daya ekonomo atau faktor produksi diklaim sebagai milik
Negara. Lebih menekankan kebersamaan masyarakat dalam menajalankan dan
memajukan perkonomian. Imbalan yang diterima pada orang perorang didasarkan
pada kebutuhan, bukan bedasarkan jasa yang dicurahkan. Prinsip keadilan yang
dianut “setiap orang menerima imbalan yang sama”. Campur tangan pemerintah
sangat tinggi. Pemerintah yang menenrukan dan merencanakan 3 persoalan pokok
ekonomi, yaitu :
- What, apa yang diproduksi?
- How, bagaimana
memproduksinya
- For Whom, untuk siapa
diproduksi?
Sistem
ekonomi campuran diterapkan oleh Negara berkembang atau Negara dunia ketiga.
Yang diantaranya cukup konsisten meramu resep campuran, yang berarti kadar
kapitalismenya selalu tinggi dan bobor sosialismenya senantiasa lebih besar.
Persaingan
Terkendali
Dari sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau
faktor-faktor produksi, dinyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah
kapitalistik. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem
ekonomi sosialis. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan
kapitalis dan bukan juga sosialis. Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan,
baik antarindividu maupun antarbadan usaha, tidak dikekang. Berkenaan dengan
kompetisi antarindividu, pemerintah tidak membatasi pilihan orang dalam
memasuki bidang pendidikan/keahlian yang diminati.
Sehubungan dengan persaingan antarbadan usaha , tidak
terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu.
Namun dalam menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu sudah
jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas bidang usaha
termasuk prioritas lokasi usaha. Pengendalian yang dimaksud adalah dengan
mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam menerima imbalan atas
prestasi kerja juga tidak ada kekangan. Sangat terbuka peluang bagi setiap
pekerja/pemodal untuk mendapatkan imbalan melebihi dari sekadar kebutuhan.
Pemerintah justru mengatur ketentuan upah minimum bagi pekerja, agar memenuhi
standar kebutuhan hidup minimum yang layak.
Kadar
Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur-unsur kapitalisme dan
sosialisme terkandung dalam perngorganisasian ekonomi Indonesia. Ada 2
pendekatan untuk melihat kadar masing-masing sistem tersebut, dengan :
- Pendekatan Faktual-Struktural yakni
menelaah peranan pemerintah atau Negara dalam struktur perkonomian.
- Pendekatan Sejarah yakni
dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa siorganisasikan dari waktu
ke waktu.
Untuk mengatur kadar keterlibatan pemerintah dalam
perekonomian dengan pendekatan factual-struktural, digunakan Kesamaan Agregat
Keynesian yang berumuskan :
Y
= C + I + G + (X – M)
Dalam
mengunakan rumus diatas dirinci menurut pengunaan atau sector pelakunya.
Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan
pendekatan pengeluaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar